ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
Ribuan warga eks Timor-Timur melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Senin (25/9). Aksi ini menyusul tidak adanya kepastian politik dari pemerintah Indonesia, terkait dengan status kewarganegaraan mereka ketika mempertahankan Indonesia saat jajak pendapat tahun 1999 silam.
Mereka menuntut kepastian hukum dari pemerintah Indonesia terhadap 403 orang yang namanya masuk dalam daftar Serious Crime, terkait dengan pelanggaran HAM berat jajak saat pendapat Timor-Timur.
Koordinator aksi, Eurico Gutteres dalam orasinya meminta pemerintah untuk segera memberikan kompensasi kepada 13.000 pejuang integrasi Timor-Timur, termasuk para janda dan yatim piatu yang tetap setia kepada NKRI.
"Berikan penghargaan sepantasnya kepada anggota TNI, POLRI dan PNS eks Provinsi Timor-Timur. Berikan juga kemudahan kesempatan bagi putra-putri pejuang integrasi untuk menjadi anggota TNI, POLRI dan PNS," katanya, Senin (25/9).
Guterres meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan aset-aset warga negara Indonesia yang tertinggal diseluruh wilayah negara Timor Leste.
"Kami minta kepada pemerintah Indonesia untuk memindahkan jasad para pahlawan Indonesia yang gugur di Timor-Timur ke wilayah hukum Indonesia," harap Ketua Untas ini.
Gelisah Ribuan Warga Eks Tim-Tim di Kantor Gubernur NTT
Margarida Perera (45) Istri Pejuang yang gugur dalam perang di Timor-Tim, mengatakan dirinya pernah bertemu Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat kampanye pertama dalam suksesi Pemilhan Gubernur beberapa tahun silam.
Dia mengaku pernah menyampaikan keluhan mereka, namun sampai hari ini tak pernah mendapatkan perhatian apa-apa sebagaimana yang mereka sampaikan saat itu.
“Saya Margarida Perera, dulu pernah bertemu dengan Bapak Gubernur di camp saat maju gubernur. Saya atas nama rekan-rekan perempuan menyampaikan aspirasi kami. Kami sudah 18 tahun, tapi kami belum mendapatkan perhatian atas kebutuhan kami. Sampai saat ini kami belum mendapatkan kartu, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP),” tuturnya.
Menurutnya, selama ini dia bersama yang lain mengurus pendidikan anak mereka dari TK SD,SMP sampai SMA tanpa ada bantuan dari pemerintah.
“Saya mengurus pendidikan anak saya, mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA saya mencari uang, berjualan di pasar baru saya membiayai dia hingga sampai tamat dan selesai tahun 2012. Setelah tamat anak-anak kami mencari kerja, tapi tidak diterima karena alasan sebaga eks Timor Leste, tes Polisi dan Tentara juga tidak diterima,” tuturnya lirih.
Margarida juga meminta kepastian tanah, tempat tinggal mereka sekarang.
“Sekarang tanah-tanah mau digusur, nanti kami tinggal di mana? Apakah kami dibuang ke laut, atau ke mana?” tanya Margarida. Dia juga berharap agar KIS, KIP dan jenis bantuan lainnya bisa tepat sasaran.
Rafaec (60), tokoh pejuang yang mengaku belajar bahasa Indonesia di gunung-gunung bersama TNI diminta khusus oleh Gubernur untuk menyampaikan harapannya.
“Pa gubernur, saya tidak bisa omong banyak. Apa lagi bahasa Indonesia saya yang kurang bagus, sebab saya tidak pernah belajar di sekolah. Saya belajar bahasa Indonesia itu di gunung-gunung bersama dengan TNI saat berjuang mempertahankan Timor-Timur. Permintaan saya satu saja, setelah ini pa gubernur keluar menemui masa di luar agar menyampaikan secara langsung kepada mereka, agar harapan mereka bisa mereka dengar langsung dari gubernur,” katanya sambil mematikan mic.
Akan Bertemu Presiden
Menanggapi permintaan masa aksi, Gubernur Frans Lebu Raya berjanji akan segera menindaklanjuti permintaan mereka.
“Kami akan rapat segera bersama pimpinan seluruh pimpinan Forkopimda dan semua aspirasi ini akan kami bahas. Saya berjanji akan segera melanjutkan apa yang disampaikan sebagai aspirasi dari 13 ribu pejuang. Saya akan segera menyurati Presiden, semoga kita segera mendapatkan jawaban langsung dari Presiden “ujar Lebu Raya meyakinkan.
Putri dari Raja Alas, Alexandrinu Borromeu, Tokoh penandatanganan deklarasi Balibo 1975, Azia Borromeu, saat bertemu Gubernur usai dialog (Foto: Boni Jehadin)
Dalam pertemuan itu juga Lebu Raya mengatakan akan berupaya agar beberapa perwakilan dari mereka bisa bertemu dengan Presiden.
Usai audiens Lebu Raya menandatangani surat pernyataan menindaklanjuti aspirasi warga tersebut.
Adapun Putri dari Raja Alas, Alexandrinu Borromeu, Tokoh penandatanganan deklarasi Balibo 1975, Azia Borromeu (40) mengaku puas dengan pertemuan hari ini sambil menunggu jawaban dari Presiden.
“Cukup pas dengan pertemuan hari ini, walaupun masih menunggu jawaban dari Presiden” katanya singkat. Perempuan berparas cantik ini mengaku, dulu mereka berjuang hingga mendapat perhatian dunia internasional karena kecintaan mereka terhadap NKRI dan Merah Putih.
“Kita pernah menggemparkan dunia internasional, karena berjuang demi NKRI dan Merah Putih,” tuturnya.